Pelayanan KB Kesehatan Reproduksi dan Sosialisasi Stunting, Dalam Mendukung TMMD Ke 113 Kodim 0811 Tuban

TUBAN, – Sinergitas Kodim 0811/Tuban dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim menggelar Sosialisasi Stunting dan Pelayanan KB Kesehatan Reproduksi dalam rangka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 113 Tahun 2022 di Aula Letda Sucipto Kodim 0811 Tuban, Jum”at (03/06/2022)

Kasdim 0811 Tuban Mayor Czi Gatot Palwo Edi menjelaskan, kegiatan TMMD merupakan salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, atau program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya. TMMD dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat. Hal ini guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana. “jelasnya.

Baca juga: Kenali Ini ciri Ciri Petugas Resmi SPAM Batam

Kegiatan Sosialisasi Stunting yang melibatkan Persit Kartika Chandra Kirana Cab. XXVI Dim 0811 Tuban Bersama-sama lintas sektor terkait Dinas Kesehatan, diharapkan program percepatan penurunan stunting ini dapat segera dicapai dengan meningkatkan kesadaran pentingnya pendewasaan usia perkawinan, perencanan kehidupan berumah tangga, pengaturan jarak kehamilan.

Besarnya jumlah penduduk produktif di Indonesia memang merupakan potensi demografi yang sangat besar, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, justru dapat menjadi beban dan bahkan sumber masalah. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas SDM, sangat penting untuk dilakukan pengendalian jumlah penduduk Indonesia.

Baca juga: Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa

Salah satu tugas TNI AD sesuai dengan UU RI No. 34 Tahun 2004 pasal 8 ayat d adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yang dilaksanakan oleh TNI AD melalui Pembinaan Teritorial.”terangnya.

Baca juga: Pakar UNAIR: Satwa Liar Dipelihara untuk Budidaya, Bukan Kesenangan Semata

Kerja sama yang dijalin TNI AD dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam meningkatkan perilaku hidup sehat adalah upaya mendukung program pemerintah dalam mencegah permasalahan yang ada di masyarakat seperti stunting.

“Dengan adanya KB Kesehatan ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mendorong keikutsertaan seluruh anggota masyarakat untuk terjun langsung mengatasi kasus stunting di desanya masing-masing, ”harapnya.

Baca juga: Koramil Semanding Bersama Tiga Pilar Gencarkan Patroli Keamanan Malam Hari di Masa Arus Mudik Lebaran

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati menambahkan, sesuai Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN mendapatkan amanat menjadi koodinator percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Untuk melakukan penurunan prevalensi stunting, Presiden RI telah mencanangkan target menjadi 14% pada tahun 2024. Namun Angka stunting masih berada pada angka 27, 7% (SSGBI 2019). “Ini akan ditindaklanjuti dengan Menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Angka Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang diperkuat dengan Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2021, ” imbuhnya.

Baca juga: Babinsa Koramil 19 Montong Tuban Apresiasi Siswa Siswi di Acara Haflah Akhirussanah Yayasan Nurul Iman

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting, antara lain juga melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam upaya konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting. Selain itu, membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di pusat hingga sampai desa/kelurahan, Membentuk 200.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau 600.000 orang terdiri dari bidan, kader PKK dan Kader Penyuluh KB, serta Melaunching program screening 3 bulan Pranikah, ” terangnya.

Sedangkan untuk BKKBN Jawa Timur, menerapkan strategi penurunan stunting di Jawa Timur dengan pemanfaatan data PK21 untuk keluarga berisiko stunting. Di samping itu, juga pembentukan dan pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stanting (TPPS) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Pemanfaatan TPS (Bidan, PKK dan Kader), Optimalisasi kalender SIAP BAHAGIA dan KALENDER PINTAR, Peran perguruan tinggi, Ketua PT UNAIR, KKN Tematik untuk aksi percepatan penurunan stunting.

BKKBN Jatim juga meningkatkan peran media baik online maupun offline, implementasi loonvergensi percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja (lintas sektor, PKK, IBI, BNI dan sebagainya), Pelaksanaan pelayanan KB melalui BOKB di awal tahun, dan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini (CTU), ” jelasnya.

“Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk memperkuat Program Bangga Kencana dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting melalui Sosisalisasi Stunting dan Pelayanan KB. Perlu menjadi perhatian bahwa pencapaian Program KB dalam Percepatan Penurunan Stunting sangat ditentukan oleh kesertaan masyarakat terutama dalam hal ini Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB, ” terang Erna.

Menurut Erna, untuk terus meningkatkan komitmen masyarakat dalam ber KB diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, antara lain stakeholder, provider dan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas. Karenanya sangat penting untuk terus menjalin kerjasama dalam meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak untuk pencapaian program BanggaKencana.

Baca juga: Jelang RUPS BNI: Climate Rangers Surabaya Desak BNI Stop Danai Batubara

Hal ini tidak mudah mengingat tantangan dalam Percepatan Penurunan stunting adalah Komitmen dan dukungan berkelanjutan dari pimpinan, pengetahuan dan pendidikan gizi, koordinasi dan integrasi intervensi gizi, kapasitas dan kualitas pelaksana program kegiatan dan upaya advokasi, Kampanye, pendidikan gizi, konseling dan diseminasi informasi. (Pendim 0811)